Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parwisata (“PP 52/2012”), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (“Permen 1/2014”). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen 1/2014, Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Permen 1/2014 mengatur lembaga sertifikasi usaha, tata cara sertifikasi, pengawasan sertifikasi usaha pariwisata, dan sanksi administratif oleh menteri. Sertifikasi pelaku usaha pariwisata di Indonesia belum maksimal. Hal itu diakui oleh pelaku industri dan lembaga sertifikasi usaha di Indonesia. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (“LSU Bidang Pariwisata”) adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan seritifkasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“Undang-Undang Kepariwisataan”), Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kepariwisataan, yang dimaksud dengan usaha pariwisata adalah “usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata”. Usaha pariwisata yang dimaksud disini meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata,  jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan, spa.

 

Dalam rangka menjalankan program sertifikasi usaha pariwisata. serta untuk membangun kesamaan persepsi terhadap sertifikasi usaha. Sebagaimana dimaksud dalam pengertian kepariwisataan, bahwa kepariwisataan bersifat multidimensi dan multidisiplin. Multidimensi yaitu bahwa kegiatan pariwisata dapat dilakukan oleh setiap golongan masyarakat, tidak terbatas. Dimulai dari golongan masayarakat kelas bawah sampai golongan atas dan pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Sedangkan multidisiplin yang dimaksudkan disini bahwa kepariwisataan disini tidak dapat terlepas dari kajian ilmu ekonomi dalam menunjang usaha pariwisata, ilmu hukum dalam mengkaji perijinan maupun tata aturan yang berlaku sehingga dapat terlahir suatu kebijakan yang mendukung berkembangnya pariwisata itu sendiri, ilmu sosial yang mengkaji efek positif dan negatif dari adanya kegiatan pariwisata baik bagi masyarakat sekitar kawasan wisata maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta disiplin ilmu lainnya yang turut berperan dalam keseluruhan kegiatan pariwisata

 

Kebutuhan akan LSUP telah ditetapkan sesuai denga Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.1/2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Sampai saat ini jenis usaha yang telah memiliki LSUP adalah hotel, restoran, dan jasa pelayanan.

 

Indonesia Sertifikasi Manajemen (ISM) hadir sebagai lembaga professional dan independen menjawab amanah tersebut dan memberikan jaminan dan pengakuan terhadap usaha pariwisata di Indonesia. Jika anda membutuhkan informasi terkait konsultasi dan sertifikasi terkait ISO, silakan mengbungi kami melalui kontak yang dibawah ini ::

 

 

 

More info :

INDONESIA STANDAR MANAJEMEN

Patra Jasa Office Tower Lt. 17,

Jl. Jendral Gatot Subroto Block 32-34

Jakarta Selatan – Indonesia

Telp/Wa  :081281807070

Gmail       :Indonesiastandar@gmail.com

Web       : www.ismglobal.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *