Penerapan SMK3 diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tertentu atau tingkat risiko tinggi untuk menerapkan SMK3.

SMK3 bersifat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri, mulai dari konstruksi, manufaktur, migas, energi, logistik, hingga jasa. Sistem ini disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas risiko, sehingga baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar dapat menerapkannya secara efektif.